Medan – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyampaikan 11 poin aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Senin (20/7/2026).
Rombongan HMI dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky, dan diterima langsung Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD Rajuddin Sagala dan Zulkarnain, serta Anggota DPRD Kota Medan Agus Setiawan.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog secara langsung dengan pimpinan DPRD. HMI berharap ke depan setiap aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan.
“Kami ingin setiap kali melakukan aksi penyampaian aspirasi dapat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan. Kami berharap pimpinan DPRD selalu membuka ruang dialog dengan mahasiswa,” ujar Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky.
Selain itu, HMI mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kota Medan, mulai dari maraknya aksi kriminalitas, begal, tingginya peredaran narkoba, hingga kesejahteraan guru honorer.
Menurut Cici, meningkatnya kasus tawuran dan begal harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.
HMI juga menyoroti rendahnya penghasilan guru honorer yang disebut masih berkisar Rp850 ribu per bulan, sehingga dinilai belum mencerminkan penghargaan terhadap jasa tenaga pendidik.
“Kami prihatin dengan nasib guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
Tak hanya itu, HMI turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Timur, dan meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum mengambil langkah yang lebih tegas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Medan.
Ia menegaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi, sehingga seluruh aspirasi yang diterima akan diteruskan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Menjawab permintaan agar Ketua DPRD menerima langsung setiap aksi mahasiswa, Wong menjelaskan bahwa seluruh pimpinan DPRD telah membagi tugas dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Siapa pun pimpinan yang menerima aspirasi, itu mewakili lembaga DPRD. Saat aksi sebelumnya saya sedang menjalankan tugas di Jakarta sehingga aspirasi diterima Wakil Ketua DPRD,” ujarnya.
Wong juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi mahasiswa sebelumnya telah dibawa ke DPR RI dan diserahkan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melalui anggota DPR RI Adian Napitupulu untuk ditindaklanjuti.
“Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya berhenti di DPR RI. Kami akan terus mengawal agar benar-benar ditindaklanjuti,” tegas Wong.
Menanggapi hal tersebut, Ketua HMI Cabang Medan meminta agar dokumentasi penyampaian aspirasi ke DPR RI juga diberikan kepada HMI sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada anggota organisasi.
Dalam dialog tersebut, Wong turut menyinggung persoalan antrean BBM di Kota Medan. Ia mengaku pernah mendatangi pihak Pertamina untuk menyampaikan keluhan masyarakat, namun belum dapat bertemu dengan pejabat yang berwenang.
Meski demikian, ia memastikan komunikasi dengan anggota DPR RI terus dilakukan guna mencari solusi atas persoalan distribusi bahan bakar tersebut.
Selain itu, Wong juga menyoroti pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Menurutnya, proyek pemerintah pusat tersebut seharusnya dibarengi koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kota Medan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menegaskan DPRD akan terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan siap meneruskan setiap aspirasi kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Ia juga berharap setiap rencana aksi penyampaian pendapat dapat diinformasikan lebih awal agar pimpinan DPRD dapat menyesuaikan agenda dan menerima langsung aspirasi yang disampaikan.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis dengan membahas berbagai isu strategis di Kota Medan. Di akhir pertemuan, HMI Cabang Medan secara resmi menyerahkan dokumen berisi 11 poin tuntutan dan aspirasi kepada pimpinan DPRD Kota Medan sebagai bahan tindak lanjut.
