Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan resmi dari Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membahas persoalan kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum dimiliki oleh sejumlah perusahaan di wilayah Asahan. Pertemuan berlangsung di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Asahan dan disambut langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Ir. Oktoni Eriyanto, MM, mewakili Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan konflik agraria serta meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Asahan.
Dalam sambutannya, Oktoni menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi tanpa HGU yang sah, kondisi yang dapat menimbulkan konflik agraria serta menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemkab Asahan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mencari solusi yang berlandaskan regulasi yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Asahan membuka ruang dialog dan sangat terbuka terhadap masukan dari DPRD Provinsi. Kami ingin memastikan agar penggunaan lahan oleh korporasi memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi dunia usaha, tapi juga bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Oktoni.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat penting dari Pemkab Asahan, DPRD Sumut, dan perwakilan perusahaan terkait, antara lain:
- Ketua Komisi A DPRD Sumut Fraksi PKS, Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc., MA
- Wakil Ketua Komisi A Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, SE
- Anggota Komisi A dari Fraksi Golkar, H. M. Yusuf, SH., M.Hum
- Anggota Fraksi PDI-P, Paltak Siburian, SH
- Plt. Asisten I Ade Sofianita, S.STP
- Plt. Kadis PMPTSP Kabupaten Asahan
- Perwakilan dari berbagai perusahaan seperti PT. CSIL, PT. TST, PTPN IV Reg I, PT. Bridgestone, hingga PT. Warisan Telma.
Dengan semangat kolaboratif, Bupati Asahan berharap kunjungan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam meningkatkan kerja sama lintas sektor guna menuntaskan persoalan agraria dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan.
