Cilegon – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Jurnalis Boarding School (JBS), Cilegon, pada Minggu (9/2/2025). Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia (Wamensos RI) Agus Jabo Priyono, Jenderal Eden, Sekretaris Jenderal SMSI, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Provinsi Banten, serta sejumlah aktivis dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Lurah Telaga beserta perangkat RT setempat.
Dalam sambutannya, Ketua Umum SMSI sekaligus tokoh pers Banten, Firdaus, memaparkan sejarah panjang perjalanan pers di Indonesia. Ia juga menyoroti dinamika penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang tahun ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Riau dan Kalimantan Selatan. Menurutnya, momentum ini seharusnya menjadi ajang untuk menyatukan kembali tekad insan pers dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat.
“Momen HPN ini harus menjadi refleksi bagi masyarakat pers agar kembali pada esensi awalnya, yaitu pers yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Gotong royong adalah kunci utama dalam mewujudkan kesetaraan sosial, dan pers memiliki peran penting dalam membangun kesadaran itu,” ujar Firdaus.
Firdaus juga menekankan bahwa SMSI sebagai organisasi pers berupaya merekatkan kembali insan pers dari berbagai generasi, termasuk forum pemimpin redaksi (pemred), jurnalis muda, dan media siber, agar mereka lebih dekat dengan masyarakat dan kembali kepada hakikat pers perjuangan.
Lebih lanjut, Firdaus menyoroti sejarah panjang persatuan masyarakat pers di Indonesia yang bermula di Solo pada 9 Februari. Saat itu, insan pers hidup berdampingan dengan rakyat dan mengabdikan diri untuk kepentingan publik. Namun, ia menilai bahwa kini pers mulai dikuasai oleh konglomerasi, sehingga perlu ada upaya untuk mengembalikan jurnalisme ke akarnya.
“Kita harus berani mengambil langkah dari titik nol, kembali ke masyarakat, dan menjadikan pers sebagai simbol perjuangan rakyat,” tegas Firdaus.
Sebagai bukti nyata keterlibatan SMSI dalam upaya sosial, Firdaus mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, SMSI telah membangun jalan sepanjang 750 meter yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial. Tahun ini, SMSI kembali menggagas proyek revitalisasi sungai sepanjang dua kilometer dengan harapan dapat menghidupkan kembali ekosistem di sekitarnya, termasuk pariwisata dan sektor ekonomi masyarakat setempat.
“Revitalisasi sungai ini kami dorong sebagai upaya menciptakan efek domino bagi masyarakat, termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya sinergi antara SMSI dan Kementerian Sosial dalam memperjuangkan kesetaraan sosial. Ia juga mengapresiasi inisiatif SMSI dalam mendorong program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya melihat bahwa sinergi antara SMSI dan Kementerian Sosial sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap Agus Jabo.
Dalam pertemuan sebelumnya antara Ketua Umum SMSI Firdaus dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gusmen), Kemensos juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif SMSI dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa pers terus bergerak untuk kepentingan masyarakat. Apa yang dilakukan SMSI hari ini akan dikenang oleh masyarakat sebagai bagian dari perjuangan menuju keadilan sosial,” kata Gusmen.
Salah satu inisiatif simbolik dari sinergi ini adalah pembangunan Taman Firdaus di Desa Talaga, yang di tengahnya mengalir Sungai Gus Ipul. Proyek ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar dan inspirasi bagi pemimpin muda desa yang memiliki visi ke depan.
Dengan semangat HPN 2025, SMSI bertekad untuk terus memperjuangkan pers yang lebih berorientasi pada masyarakat, menjadikan jurnalisme sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran sosial dan memperjuangkan kepentingan publik. (Rendi)
