Wali Kota Medan Tanggapi Sorotan Fraksi PKS Soal RPJMD 2025–2029: Dari Visi Misi hingga Dana Tak Terduga

Medan – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (23/6/2025) dengan agenda Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass menanggapi sejumlah sorotan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Datuk Iskandar Muda.

1. Sinkronisasi Visi Misi dan Pokok Pikiran DPRD

Menjawab soal sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD, Wali Kota menegaskan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selalu melibatkan tahapan partisipatif mulai dari tingkat kelurahan hingga musrenbang kota. Pokok-pokok pikiran DPRD diakomodasi secara selektif dan tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2. Rasionalisasi Belanja Aparatur

Menanggapi kekhawatiran Fraksi PKS terhadap porsi belanja aparatur, Wali Kota menyampaikan bahwa proyeksi belanja pegawai dalam RPJMD masih pada kisaran aman, yaitu 30%—lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa. Pemko Medan berkomitmen untuk menjaga efisiensi belanja dan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

3. Kenaikan Dana Tidak Terduga (BTT)

Terkait peningkatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Rico menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian fiskal. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti bencana alam, keadaan darurat, hingga pandemi. Meskipun ada kenaikan alokasi, realisasinya selama ini tetap dalam batas wajar dan proporsional.

4. Strategi PAD dari BUMD

Menanggapi pertanyaan seputar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Wali Kota menyebut bahwa strategi tersebut telah dipaparkan sebelumnya. Fokusnya adalah meningkatkan kinerja perusahaan daerah agar berkontribusi optimal terhadap pendapatan kota.

Baca Juga:  Kapolres Langkat Salurkan Bantuan Logistik untuk Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG

Rapat paripurna ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Hadi Suhendra, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para anggota dewan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.