Medan – Manajemen PT Samakta Indo Mandiri menjadi sorotan anggota DPRD Kota Medan setelah mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja bernama Gio Doni.
RDP yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026), terpaksa ditunda karena pihak perusahaan tidak hadir memenuhi undangan.
Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menyayangkan sikap manajemen perusahaan yang tidak menghadiri rapat tersebut. Menurutnya, kehadiran perusahaan sangat diperlukan untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan pekerja.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon. Pihaknya memastikan akan kembali menjadwalkan rapat dengan mengundang manajemen perusahaan dan instansi terkait.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujar Modesta.
Pekerja Mengaku 9 Bulan Tak Digaji
Persoalan ini bermula dari pengaduan Gio Doni terkait dugaan PHK sepihak dan hak gaji yang disebut belum diterimanya selama bekerja.
Berdasarkan keterangan Gio Doni, dirinya mulai bekerja pada 2025 melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar III Timur, Medan.
Ia kemudian ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau sekitar sembilan bulan.
Namun, Gio Doni mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji selama menjalani pekerjaan tersebut. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pada Oktober 2026, Gio Doni mengaku mendapat informasi bahwa dirinya telah diberhentikan dari pekerjaan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang hendak diklarifikasi Komisi II DPRD Medan kepada pihak perusahaan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses.
Komisi II DPRD Medan menyatakan akan kembali memanggil manajemen PT Samakta Indo Mandiri bersama instansi terkait untuk meminta penjelasan dan menelusuri pengaduan tersebut, termasuk dugaan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja.
Hingga RDP tersebut ditunda, pihak perusahaan belum memberikan klarifikasi dalam forum DPRD karena tidak hadir memenuhi undangan.













