Medan – Komisi II DPRD Kota Medan meminta PT Srikandi Inti Lestari memberikan penyelesaian yang layak kepada pekerjanya, Aldi Sandy Pratama, yang terlibat perselisihan hubungan industrial dengan perusahaan tersebut dan PT Musim Mas.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman L.C., serta dihadiri perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan Aldi.
Dalam RDP tersebut, Aldi mengaku dikembalikan dari PT Musim Mas kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, PT Srikandi Inti Lestari, setelah dituding membuat keributan dan mengancam atasannya. Namun, ia membantah tudingan tersebut.
“Kata orang Srikandi saya sudah di-PHK. Saya memang ada kesalahan. Tapi SOP Musim Mas tidak ada. Bagaimana caranya satu orang menjaga dua mesin injeksi. Saya sudah bilang tidak bisa,” ungkap Aldi dalam RDP.
Aldi juga mengaku mengalami sejumlah gangguan kesehatan saat harus menjaga dua mesin sekaligus. Ia menyebut pernah mengalami asma, gangguan lambung, dan vertigo, serta mengaku memiliki rekam medis. Menurutnya, keluhan yang disampaikan kepada HRD tidak mendapat tanggapan.
“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,” paparnya.
Ia juga mempersoalkan tudingan ancaman terhadap atasannya yang menurutnya tidak dijelaskan secara rinci. Aldi menegaskan hanya ingin mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.
“Saya meminta hak-hak saya sebagai pekerja,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda, menjelaskan bahwa hubungan kerja sama dengan PT Srikandi Inti Lestari didasarkan pada perjanjian antarbadan usaha atau business to business (B2B).
Mereka menjelaskan, tugas Aldi adalah mengontrol mesin pembuat jerigen serta menyortir produk yang mengalami kebocoran. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bergantian.
Pihak Musim Mas juga menyebut terdapat ucapan Aldi yang dinilai kurang pantas kepada atasannya, termasuk dugaan ancaman. Namun, perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK terhadap Aldi.
“Kita tidak PHK beliau tapi kita kembalikan ke usernya, PT Srikandi. Tinggal Srikandilah yang berwenang terhadapnya,” ujar perwakilan PT Musim Mas.
Di sisi lain, perwakilan PT Srikandi Inti Lestari, Lemita V., membenarkan Aldi merupakan karyawan perusahaan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ia menyebut Aldi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menerima upah lebih dari Rp4 juta, serta ditempatkan di PT Musim Mas, KIM II, Deli Serdang.
Lemita mengatakan, perusahaan menilai Aldi perlu mendapatkan pembinaan karena cara bicaranya dianggap tidak sopan terhadap pimpinan. Atas persoalan tersebut, pihak perusahaan memanggil Aldi untuk menjalani perundingan bipartit.
“Perlu pembinaan dan kami menilai bicaranya tidak sopan dengan pimpinan. Makanya kami panggil saudara Aldi untuk dilakukan bipartite,” ungkapnya.
Dalam perundingan tersebut, Aldi disebut meminta kompensasi sebesar tiga bulan upah. PT Srikandi awalnya menawarkan kompensasi satu bulan upah ditambah sisa kontrak. Perusahaan juga sempat menawarkan penempatan di perusahaan lain dengan gaji yang sama, tetapi tawaran itu ditolak Aldi karena mengaku trauma.
Lemita menyebut manajemen kemudian bersedia membayar kompensasi tiga bulan upah. Namun, kesepakatan belum tercapai karena Aldi masih meminta pembayaran sisa kontrak.
“Kami pun tidak mau memaksakan karena tidak ada niat memecatnya. Hingga akhirnya manajemen mau membayar uang kompensasi 3 bulan upah tapi dia tidak mau sebelum manajemen bayar uang sisa kontrak,” jelasnya.
Menanggapi penjelasan tersebut, anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon, menilai tuntutan Aldi telah mendapat tanggapan dari PT Srikandi. Namun, ia melihat masih ada persoalan yang perlu diselesaikan, terutama terkait kompensasi dan sisa masa kontrak.
“PT Srikandi harus tarik ulur juga lah. Karena nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian (PT Srikandi) bila memberikan sedikit kepada Aldi,” ujar Janses.
Anggota Komisi II DPRD Medan lainnya, Afif Abdillah, juga meminta perusahaan memberikan kompensasi secara layak agar perselisihan tidak semakin berlarut.
“Kalau bisa diberikanlah uang kompensasinya. Kalau bisa lebih, alhamdulillah tapi jangan sampai kurang lah,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, berharap persoalan antara pekerja dan perusahaan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Ia mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
“Kita sudah mendengarkan pernyataan sikap dari PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari dan karyawannya. Intinya manusia-kanlah manusia. Intinya damai-damai lah. Sudah ada Disnaker. Takutnya tidak ada putusnya nanti,” ujar Modesta.
Ia juga meminta PT Srikandi mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada Aldi, terlebih pekerja tersebut disebut telah bekerja selama sekitar tiga tahun di lingkungan kerja PT Musim Mas.
“Kalau Disnaker Medan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin masalah ini sampai ke Komisi II. Damai-damai lah kalian,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Medan meminta kedua perusahaan dan Aldi mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. DPRD berharap perselisihan hubungan industrial tersebut dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa harus berlarut-larut hingga ke jalur hukum.













