Medan – Seiring meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Pemerintah Kota Medan diminta lebih sigap dan memiliki langkah antisipatif yang dilandasi peraturan daerah (Perda), sehingga ke depan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan, Medan, Selasa (10/02/2026).
Hal itu disampaikan Faisal Arbie saat menyampaikan pandangan Fraksi NasDem terhadap penjelasan pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, S.K.M., didampingi Wakil Ketua Hadi Suhemdra, serta dihadiri sejumlah anggota dewan dari masing-masing fraksi.
Dalam pandangannya, dr Faisal menyatakan perubahan Perda diperlukan guna menunjang program kesehatan yang akan dilaksanakan, khususnya pengembangan program Universal Health Coverage (UHC) menjadi UHC Premium.
“Karena meningkatnya permasalahan program UHC, maka dengan perubahan Perda nantinya dapat mendukung UHC Premium guna meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di Kota Medan,” ujarnya.
Setelah mempelajari dan menelaah penjelasan pengusul sebelumnya, Fraksi NasDem menyatakan menyetujui pengajuan perubahan Ranperda Kota Medan tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan sebagai hak inisiatif DPRD Kota Medan.
Fraksi NasDem juga mendorong Pemko Medan untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) dalam pembahasan perubahan Perda dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Pemko Medan diminta mempersiapkan Peraturan Wali Kota mengenai sistem kesehatan Kota Medan guna memperjelas petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda nantinya.
Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, diharapkan Perda yang disahkan mampu menjadi solusi komprehensif dalam menjawab berbagai persoalan sistem kesehatan di Kota Medan, sekaligus meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
