Medan – Penyelesaian persoalan banjir di Kota Medan tetap menjadi perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan komitmennya agar penanganan banjir dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan demi mewujudkan Kota Medan yang bebas banjir, Medan, Selasa (10/02/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan singkat di Balai Kota Medan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPR RI M Lokot Nasution, anggota DPRD Medan Ahmad Affandi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, serta sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Paul menyampaikan sejumlah poin penting kepada Pemko Medan agar meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk BBWS Sumatera II, dengan dukungan fasilitasi dari anggota DPRD Sumut dan DPR RI asal daerah pemilihan Kota Medan.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk merealisasikan program normalisasi dan perbaikan tanggul lima sungai di Kota Medan. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci utama, terutama dalam aspek pendanaan.
“Anggaran dari APBD Kota Medan sangat terbatas. Maka perlu bantuan anggaran dari pusat. Dan Pemko Medan kiranya dapat terbuka soal kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Paul juga berharap M. Lokot Nasution bersama para legislator lainnya dapat memfasilitasi dan memperjuangkan tambahan anggaran untuk mendukung normalisasi lima sungai tersebut.
“Kita dengar untuk anggaran perbaikan atau normalisasi satu sungai membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 triliun. Untuk lima sungai bisa mencapai Rp7,5 triliun. Tentu APBD Pemko Medan tidak sanggup, maka perlu bantuan pusat,” terangnya.
Ia optimistis, dengan komunikasi yang intens dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, solusi penanganan banjir dapat direalisasikan secara bertahap.
“Mulai saat ini mari kita maksimalkan koordinasi dengan memulai tahap demi tahap,” pungkasnya.
