Asahan – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Exit Meeting Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu (6/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program KPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di daerah.
Exit meeting dihadiri Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, perwakilan KPK, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, perwakilan KPK, Rino Haruno, menyampaikan bahwa selama beberapa hari pelaksanaan Bimtek, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada seluruh elemen pemerintah daerah, termasuk meninjau sejumlah unit pelayanan publik di Kabupaten Asahan.
“Kami telah melakukan kunjungan ke beberapa unit pelayanan publik seperti RSUD Kabupaten Asahan, Mall Pelayanan Publik, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil peninjauan, terlihat adanya perbaikan, khususnya pada pelayanan di RSUD Kabupaten Asahan,” ujarnya.
Rino menekankan bahwa seluruh program antikorupsi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menetapkan target yang jelas dalam implementasi program.
Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang telah melakukan evaluasi pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.
“Kami juga mendorong tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan serta penetapan calon agen perubahan atau Paksi untuk 10 penyuluh antikorupsi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Asahan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan.
“Kegiatan ini menjadi evaluasi sekaligus pembelajaran bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Asahan untuk terus melakukan pembenahan, termasuk mengembangkan aplikasi sebagai pusat informasi pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Segala kekurangan yang ada akan terus kami benahi,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan diharapkan mampu memperkuat implementasi budaya antikorupsi di seluruh perangkat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
