Medan – Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata kembali menuai sorotan publik. Selain kritik terhadap konsep acara yang dinilai minim inovasi, penggunaan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut kini menjadi perhatian karena dinilai belum sebanding dengan pengalaman yang diperoleh masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Pantauan di Lapangan Merdeka Medan pada Selasa (30/6/2026) malam menunjukkan sebagian besar masyarakat yang hadir tidak dapat menikmati pertunjukan secara langsung dari area utama. Lokasi acara dibatasi pagar besi, sehingga pengunjung umum hanya dapat menyaksikan jalannya kegiatan melalui layar monitor yang disediakan panitia.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai konsep penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah pengunjung menilai acara yang seharusnya menjadi ruang ekspresi budaya bersama justru terkesan eksklusif dan kurang memberikan akses yang setara bagi masyarakat.
“Eksklusif kali kayaknya acara ini. Kami datang jauh-jauh, tapi hanya bisa melihat dari luar pagar,” ujar Yuni, salah seorang pengunjung yang datang dari kawasan Medan Johor.
Kekecewaan serupa disampaikan Ridwan, pengunjung lainnya. Menurutnya, konsep pelaksanaan GEMES tahun ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau konsepnya seperti ini, wajar kalau masyarakat mempertanyakan berapa anggaran yang dihabiskan dan apa dampaknya,” ujarnya.
Berdasarkan informasi pengadaan yang beredar, penyelenggaraan GEMES XVIII Tahun 2026 menggunakan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Besarnya anggaran tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar yang hingga kini belum banyak dijawab secara terbuka kepada publik.
Pertanyaan pertama menyangkut efektivitas penggunaan anggaran. Sejauh mana kegiatan tersebut berhasil meningkatkan kunjungan wisata, memberdayakan pelaku seni lokal, menggerakkan sektor UMKM, serta memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat?
Pertanyaan kedua berkaitan dengan konsep penyelenggaraan. Mengapa akses masyarakat terhadap area utama pertunjukan dibatasi, padahal kegiatan tersebut dibiayai menggunakan dana publik?
Pertanyaan ketiga menyangkut evaluasi pelaksanaan. Apakah Pemerintah Kota Medan memiliki indikator keberhasilan yang terukur dalam penyelenggaraan GEMES, selain sekadar jumlah pengunjung dan pelaksanaan seremonial tahunan?
Sorotan terhadap GEMES juga tidak dapat dilepaskan dari kritik yang muncul pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah kalangan menilai evaluasi terhadap manfaat kegiatan budaya yang menggunakan anggaran miliaran rupiah masih belum dilakukan secara terbuka dan komprehensif.
Pengamat kebijakan publik menilai, setiap kegiatan yang menggunakan APBD semestinya tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaan acara, tetapi juga dari besarnya manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata yang dihasilkan.
“Publik berhak mengetahui sejauh mana uang yang berasal dari pajak masyarakat memberikan dampak nyata. Transparansi anggaran dan evaluasi manfaat merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan,” ujar seorang praktisi pemerintahan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan menegaskan bahwa GEMES bukan sekadar festival hiburan, melainkan upaya pelestarian budaya Melayu di tengah perkembangan zaman. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebelumnya menyatakan bahwa kebudayaan Melayu harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Namun demikian, berbagai kritik yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pelestarian budaya dengan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dengan anggaran yang mencapai miliaran rupiah, publik kini menunggu evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kota Medan terkait efektivitas, transparansi, aksesibilitas, dan manfaat penyelenggaraan GEMES XVIII Tahun 2026. Sebab, dalam setiap penggunaan anggaran publik, pertanyaan yang paling mendasar tetap sama: seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat?
