Medan – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan penerimaan pajak yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin usai melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Jumat (27/3/2026). Kedatangannya disambut langsung Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto.
Zakiyuddin menyebut, pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam mempererat koordinasi sekaligus memperdalam pemahaman terkait pengelolaan pajak, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Kami berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Harapan kami, ke depan sinergi ini terus terjalin, sehingga kita bisa saling berkoordinasi dan menimba ilmu dalam pengelolaan pajak,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami mengimbau masyarakat untuk taat pajak, karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan, drainase, rumah sakit hingga fasilitas umum lainnya,” jelasnya.
Zakiyuddin menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DJP agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Setiap pajak yang dihimpun akan kita kembalikan untuk kepentingan masyarakat. Semoga koordinasi ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Medan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan penerimaan negara.
“Kami ingin memperkuat sinergi karena memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan penerimaan negara. Apa yang bisa dikolaborasikan akan kita optimalkan agar kontribusinya semakin besar,” ujarnya.
Belis menambahkan, DJP siap mendukung Pemko Medan melalui berbagai program kerja sama, termasuk pertukaran data dan peningkatan kapasitas, guna mengoptimalkan potensi pajak baik di tingkat daerah maupun pusat.
Dengan kolaborasi yang kuat dan berlandaskan prinsip integritas serta tata kelola yang baik, diharapkan penerimaan pajak dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
