Medan – Fraksi Partai NasDem DPRD Medan menyoroti Rancangan APBD (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Pemko Medan diingatkan agar konsisten menjalankan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dr Faisal Arbie, M.Biomed, dalam pemandangan umum Fraksi NasDem terhadap RAPBD Kota Medan 2027 pada rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra. Hadir pula Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan.
Faisal mengatakan, arah kebijakan APBD 2027 harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan menjadi stimulus bagi perekonomian kota, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan warga. Karena itu, penyusunan dan perencanaan anggaran harus dilakukan melalui sinergi antara Pemko Medan dan DPRD.
Menurutnya, APBD harus mampu menjawab aspirasi masyarakat. Kebutuhan warga, mulai dari jalan lingkungan yang layak, akses air bersih, layanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua, hingga perhatian terhadap rumah ibadah semua agama, perlu menjadi prioritas.
Faisal juga menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran. Ia menyebut masih ada warga yang layak menerima bantuan, tetapi terkendala kuota.
Hal lain yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah kondisi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka dinilai menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya usaha dan menurunnya daya beli masyarakat.
“Kita selalu sebut UMKM tulang punggung ekonomi, maka keberpihakan harus terlihat di anggaran. Pedagang kecil tidak minta dikasihani. Mereka ingin dagangannya laku, usahanya hidup, pulang bawa penghasilan untuk keluarganya. Ketika satu usaha kecil tutup, di belakang pintu toko itu ada keluarga yang kehilangan penghasilan,” tegas Faisal, politikus NasDem dari daerah pemilihan II wilayah Medan Utara.
Selain itu, Faisal meminta Pemko Medan mengevaluasi secara menyeluruh program Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari status kepesertaan masyarakat yang aktif, tetapi juga dari akses dan kualitas pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.
“Masyarakat harus benar-benar dapat pelayanan saat butuh pertolongan. Keluhan rujukan masih kita terima. Penumpukan pasien di IGD, keterbatasan kamar rawat inap dan ICU harus diperhatikan. Kita harus lihat dari posisi keluarga pasien, mereka datang dalam keadaan takut, bingung, dan berharap keluarganya segera ditolong,” ujarnya.
Fraksi NasDem berharap sinergi Pemko Medan dan DPRD dalam penyusunan APBD 2027 benar-benar menghasilkan anggaran yang menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga, sesuai visi dan misi Kota Medan.
