Tanjungbalai – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2027 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tersebut.
Wali Kota Tanjungbalai yang diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung dalam sambutannya menegaskan bahwa RKPD memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2027 disusun untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, menjaga konsistensi kebijakan pembangunan jangka menengah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Perencanaan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kapasitas fiskal daerah, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan,” ujar Nurmalini.
Ia menyampaikan bahwa pemulihan dan penguatan ekonomi daerah masih menjadi isu strategis utama karena berkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting.
Nurmalini turut menyoroti sejumlah isu strategis yang harus diakomodir dalam perencanaan pembangunan, antara lain sedimentasi Sungai Sei Silau dan Sei Asahan, penanggulangan dan pencegahan banjir, penanganan kemiskinan, stunting, serta implementasi Program Asta Cita seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih, termasuk antisipasi isu global yang berdampak pada daerah.
“Berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pemerintahan menuntut perencanaan pembangunan yang cermat, terarah, dan berbasis data. Pemerintah daerah harus efektif dan efisien agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Sejalan dengan tahapan RPJMD 2025–2029, Sekda Nurmalini memaparkan bahwa Tema Pembangunan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2027 adalah percepatan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis potensi lokal dan inklusivitas.
Menurutnya, percepatan ekonomi diarahkan pada optimalisasi potensi lokal melalui inovasi sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan, disertai pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif.
Tema tersebut, lanjutnya, mencerminkan komitmen Pemko Tanjungbalai dalam menghadirkan pembangunan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi sebagai pengungkit peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan Tahun 2027 harus mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan Tahun 2025, berbagai permasalahan dan isu ke depan, serta prioritas pembangunan yang telah diakomodir pada Tahun 2026.
“Sekitar 44 rincian kegiatan prioritas akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Kami berharap OPD menjadikan hal ini sebagai acuan dalam penyusunan Renja, selain mengakomodir usulan hasil musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD,” jelas Mariani.
Ia juga mengungkapkan bahwa kerangka pendanaan Tahun 2027 dalam RPJMD menunjukkan proyeksi yang cukup optimis, yakni sekitar Rp700 miliar. Namun angka tersebut masih akan disesuaikan mengingat hasil evaluasi realisasi Tahun 2025 yang berada di kisaran Rp596 miliar dan berpotensi dikoreksi kembali pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya. (Usni)
