Medan – Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis, S.Kom mendesak Camat Medan Amplas segera memberhentikan N. Nasution selaku Kepala Lingkungan (Kepling) I, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas. Kepling tersebut dinilai layak diberi sanksi tegas karena terbukti melakukan pemotongan bantuan sosial (bansos) milik warga.
“Segera berhentikan Kepling sebagai sanksi tegas agar memberi efek jera dan menjadi contoh bagi Kepling lain jika melakukan pemotongan bansos warga,” ujar Reza saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Medan, Selasa (7/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Camat Medan Amplas, Lurah Harjosari II, Inspektorat Pemko Medan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Kepling I, serta dua warga yang menjadi korban pemotongan bansos.
Menurut Reza, siapapun aparatur lingkungan yang terbukti memotong bantuan masyarakat harus ditindak tegas tanpa kompromi. Ia menduga praktik serupa masih terjadi di tempat lain sehingga diperlukan pengawasan ketat dari pihak kecamatan.
“Saya menduga masih ada Kepling lain di Kota Medan yang melakukan hal serupa. Karena itu camat harus tegas memberikan sanksi,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Dalam rapat itu, Reza juga meminta Camat Medan Amplas dan Lurah Harjosari II memastikan tidak ada tindakan diskriminatif terhadap warga yang melapor.
“Warga yang melapor jangan sampai mendapat perlakuan diskriminasi. Mereka harus tetap menerima bantuan seperti sebelumnya. Ini akan kami pantau. Jika ada intimidasi, silakan laporkan kepada kami,” ujarnya.
Dalam forum RDP terungkap, N. Nasution mengakui telah melakukan pemotongan bantuan pekerja rentan sebesar Rp400 ribu per orang. Bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp900 ribu yang seharusnya diterima utuh, hanya disalurkan Rp500 ribu kepada empat warga.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Reza Pahlevi Lubis dan turut dihadiri anggota DPRD Medan lainnya, yakni Robi Barus, Margaret Marpaung, dan Saipul Bahri.
