Medan – Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, menerima audiensi dan aspirasi dari kelompok Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, yakni GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus, serta Staf Ahli Ketua DPRD Medan Zainuddin Lubis.
Dalam sambutannya, Wong Chun Sen menegaskan bahwa DPRD Kota Medan terbuka terhadap kritik, masukan, dan aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Apapun masukan, kritik, maupun usulan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan akan diteruskan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap berbagai program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah.
Amin mengapresiasi DPRD Kota Medan yang telah memberikan ruang dialog kepada mahasiswa sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Salah satu isu yang disoroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dalam menjawab persoalan stunting.
“Pencegahan stunting seharusnya difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, sementara MBG diberikan hingga jenjang SMA, sehingga perlu evaluasi terkait efektivitas dan ketepatan sasaran,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola program yang transparan agar anggaran besar yang digelontorkan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Cipayung Plus juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu kajian lebih komprehensif agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tertentu, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Mereka juga menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi berdampak pada kenaikan biaya distribusi barang dan jasa.
“Kenaikan BBM non-subsidi tetap berpengaruh terhadap harga kebutuhan masyarakat karena berdampak pada biaya transportasi dan distribusi,” kata Amin.
Menutup penyampaiannya, Cipayung Plus berharap DPRD Kota Medan dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dan mahasiswa kepada pemerintah pusat terkait evaluasi sejumlah program strategis nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wong Chun Sen menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD Kota Medan.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa. Semua masukan hari ini akan kami tampung dan menjadi bagian dari perhatian DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” pungkasnya.
