Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan peran pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Menurutnya, rekomendasi Rakernas tidak hanya perlu ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi acuan bagi pemerintah provinsi agar implementasi kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Menurut Bobby, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda, termasuk kapasitas fiskal yang tidak seragam antarkota. Karena itu, pemerintah provinsi memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan berbagai rekomendasi menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan,” ujar Bobby.
Bobby menilai, APEKSI selama ini telah menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk saling bertukar gagasan, inovasi, serta solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan kota dapat diwujudkan melalui APEKSI. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah masing-masing,” katanya.
Selain itu, Bobby juga mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut turut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, khususnya melalui aktivitas para peserta selama berada di Kota Medan.
Mengakhiri sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan antarpemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
“Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia,” tutup Bobby.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi.
Ia menambahkan, sejumlah kota di Indonesia mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan tersebut didukung oleh digitalisasi layanan, kolaborasi yang kuat, serta kepemimpinan yang aktif turun langsung ke lapangan.
“Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa Rakernas XVIII menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi antarkota di Indonesia. Menurutnya, tahun 2026 diperkirakan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari potensi bencana, pengurangan transfer ke daerah, hingga persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah.
Karena itu, menurut Eri, seluruh pemerintah kota harus menjawab tantangan tersebut melalui penguatan kerja sama, baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.
“APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap seluruh rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI XVIII yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum Wali Kota Indonesia Conference (WIC), tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi mampu melahirkan komitmen nyata dan langkah konkret setelah para peserta kembali ke daerah masing-masing.
“Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia,” pungkas Rico Waas.
