Deliserdang – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyusunan kebijakan fiskal serta pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga koordinasi dan kolaborasi antarpemerintahan harus terus diperkuat.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Rekomendasi langsung ke kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara provinsi dan kabupaten,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Bobby juga mengusulkan agar kebijakan pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, daerah perkotaan dengan tingkat ekonomi tinggi dapat menerapkan tarif pajak lebih besar untuk kendaraan mewah, sedangkan kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) dapat diberikan skema yang lebih proporsional.
“Kita perlu memikirkan formula yang lebih adil sesuai karakteristik masing-masing daerah, sehingga distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak dapat lebih merata,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bobby juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kabupaten/kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang disebut menjadi salah satu daerah yang akan memperoleh porsi bantuan yang cukup besar.
Ia turut mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Kabupaten Deliserdang yang dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner lokal.
Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan APKASI yang menjadikan Kabupaten Deliserdang sebagai tuan rumah HUT ke-26 APKASI. Menurutnya, momentum tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap arah pembangunan daerah ke depan.
Asri Ludin mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten saat ini, antara lain dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, serta pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang menyuguhkan berbagai atraksi budaya dan kuliner khas Sumatera Utara kepada para peserta. Menurutnya, rangkaian HUT APKASI tahun ini akan diisi dengan berbagai agenda strategis bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
“Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan dan investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, APKASI juga mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 bupati dari berbagai daerah di Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.
