Wali Kota Medan Paparkan QRESTO di Forum Katadata, Klaim Jadi Inovasi Split Bill Pajak Pertama di RI

Wali Kota Medan Paparkan QRESTO di Forum Katadata, Klaim Jadi Inovasi Split Bill Pajak Pertama di RI

Jakarta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan inovasi digital QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) dalam Sharing Session bersama Katadata di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Sistem ini diklaim menjadi inovasi split bill pajak daerah pertama di Indonesia.

Rico menjelaskan, QRESTO memungkinkan komponen pajak dari setiap transaksi di restoran dan kafe dipisahkan secara elektronik dan langsung disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara real-time.

“QRESTO merupakan inovasi split bill pajak daerah pertama di Indonesia. Melalui QRESTO, pajak dari setiap transaksi restoran dan kafe langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah secara real-time,” kata Rico, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, penerapan QRESTO merupakan bagian dari transformasi digital Pemko Medan untuk membangun tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rico menegaskan digitalisasi pemerintahan harus mampu menciptakan perubahan nyata dalam sistem pengelolaan penerimaan daerah.

“Ini adalah bukti komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang jujur dan efisien. Bersama, kita bangun Kota Medan yang lebih maju,” ujarnya.

QRESTO sebelumnya juga telah diperkenalkan dalam APEKSI Leadership Dialogue 2026 bertema The Future of Digital Governance di Jakarta. Pemko Medan berharap inovasi tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam modernisasi pengelolaan pajak daerah.

Dalam kegiatan itu, Rico didampingi Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian dan Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan Muhammad Ridho Siregar.

Baca Juga:  Bobby Nasution Dorong Rekomendasi Rakernas APEKSI Jadi Acuan Kebijakan Pemprov untuk Percepat Pembangunan Daerah

Penulis

  • Rediaman Gulo

    Rediaman Gulo adalah Pemimpin Redaksi Metropublik.com yang aktif meliput isu pemerintahan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara.