Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat tata kelola data melalui Rapat Forum Satu Data Indonesia (SDI) yang dipimpin Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa (02/12). Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Asahan selaku Pembina Data, para Asisten Setdakab, kepala OPD penyelenggara data, pejabat pengelola data sektoral, serta perwakilan instansi terkait.
Dalam forum tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa SDI merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan akses menuju Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berperan besar dalam ketepatan penyaluran berbagai program sosial dan ekonomi.
Wakil Bupati Asahan menekankan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kebutuhan mendesak dalam merumuskan kebijakan publik.
“Satu Data Indonesia bukan hanya mandat regulasi, tetapi kebutuhan untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, percepatan pemenuhan data sektoral adalah prioritas kita bersama agar Asahan siap terhubung dengan DTSEN,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan turut memaparkan bahwa pemerintah pusat melalui Bappenas membuka akses DTSEN bagi seluruh kabupaten/kota yang telah memenuhi standar SDI nasional. Akses tersebut menjadi alat penting dalam integrasi data sektoral, sehingga proses verifikasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pembangunan dapat dilakukan lebih efektif.
“Jika daerah siap dengan tata kelola data yang baik, maka akses DTSEN dapat disetujui Bappenas. Ini akan memperkuat data sosial dan ekonomi daerah sehingga lebih tepat sasaran,” jelas Kadis Kominfo.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmen mempercepat konsolidasi dan pemutakhiran data sektoral sebagai syarat memperoleh persetujuan akses DTSEN dari pemerintah pusat. Jika akses tersebut terealisasi, proses validasi penerima bantuan sosial serta program perlindungan sosial lainnya akan semakin cepat dan akurat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menerima bantuan tidak tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis data terpercaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asahan.
