Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat realisasi keuangan pembangunan daerah tahun 2026 mencapai Rp320 miliar atau sekitar 9,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3,4 triliun. Sementara realisasi fisik pembangunan mencapai 10,2 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara, H. Faisal Arif Nasution, S.Sos, M.Si dalam kegiatan dialog bersama insan media yang digelar di kantor Gubernur Sumut, Rabu (10/6/2026.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat 4.432 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 723 kegiatan merupakan pembangunan infrastruktur dan 3.709 kegiatan merupakan program non-infrastruktur.
Selain itu, terdapat dua Program Strategis Nasional (PSN), 322 Program Strategis Daerah (PSD), serta 141 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang menjadi fokus pembangunan daerah.
“Dari total pagu sekitar Rp3,4 triliun, nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp1,5 triliun. Realisasi keuangan saat ini sebesar Rp320 miliar atau 9,5 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 10,2 persen,” jelasnya.
Ia mengatakan, pembangunan Sumatera Utara pada fase awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 masih didominasi sektor fisik dan infrastruktur sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meski capaian fisik pada triwulan pertama masih relatif rendah, kondisi tersebut dinilai wajar karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi dan proses kontraktual.
“Memasuki triwulan kedua, sebagian besar kegiatan yang sebelumnya belum berkontrak kini sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terdiri dari delapan program prioritas yang menjadi fokus pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Program tersebut meliputi pembangunan sekolah gratis, Program Berobat Gratis melalui Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Stabilitas Harga Komoditas (JASPOL), digitalisasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas permukiman, serta bantuan hukum dan perlindungan masyarakat.
Sebanyak sembilan OPD utama terlibat dalam pelaksanaan program quick win tersebut dengan total 141 kegiatan dan pagu anggaran mencapai Rp1,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp530 miliar, realisasi keuangan sebesar Rp115 miliar atau 10,7 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 10,24 persen.
Sementara itu, Program Strategis Daerah (PSD) dilaksanakan oleh 23 OPD utama yang didukung sejumlah OPD pendamping.
Total kegiatan PSD mencapai 322 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp856 miliar. Hingga saat ini nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp493 miliar.
Adapun realisasi keuangan tercatat sebesar 2,45 persen dengan capaian fisik sebesar 5,76 persen.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam percepatan pembangunan, di antaranya kenaikan harga material akibat pelemahan nilai tukar rupiah, risiko cuaca, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
Meski demikian, Pemprov Sumut optimistis target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai seiring semakin banyaknya kegiatan yang memasuki tahap pelaksanaan pada triwulan kedua.
“Kami terus mendorong percepatan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan agar target Program Hasil Terbaik Cepat maupun Program Strategis Daerah dapat terealisasi sesuai rencana,” katanya. (Red)
