BPKK Banda Aceh Pelajari QRESTO Bapenda Medan di Rakernas APEKSI 2026, Jadi Referensi Digitalisasi Pajak Restoran

BPKK Banda Aceh Pelajari QRESTO Bapenda Medan di Rakernas APEKSI 2026, Jadi Referensi Digitalisasi Pajak Restoran

Medan – Di sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menerima kunjungan studi tiru dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh untuk mempelajari implementasi aplikasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) sebagai inovasi digitalisasi pemungutan pajak restoran.

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bapenda Kota Medan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakernas APEKSI XVIII yang digelar pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 dengan mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”.

Rombongan BPKK Banda Aceh dipimpin langsung oleh Kepala BPKK Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, didampingi jajaran BPKK Banda Aceh serta perwakilan Bank Aceh Syariah sebagai mitra pengembangan digitalisasi di Kota Banda Aceh.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, didampingi para kepala bidang, kepala subbidang, kepala UPT, Kasubbag Umum, Tim IT Bapenda Kota Medan, serta perwakilan Bank Sumut sebagai mitra implementasi QRESTO di Kota Medan.

Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menjelaskan bahwa saat ini Bapenda Kota Medan tengah mengintensifkan sosialisasi penerapan QRESTO kepada para wajib pajak restoran. Inovasi tersebut secara resmi telah diluncurkan pada akhir April 2026 oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Utama Bank Sumut.

Menurut Agha, implementasi QRESTO merupakan bagian dari transformasi digital yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi.

“Sebagai sebuah inovasi baru, implementasi QRESTO tentu memiliki berbagai tantangan. Namun kami optimistis, melalui sosialisasi yang masif dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan, QRESTO mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak restoran,” ujar Agha.

Baca Juga:  Rakernas XVIII APEKSI Diproyeksikan Putar Ekonomi Kota Medan hingga Rp72,3 Miliar

Sementara itu, Kepala BPKK Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Bapenda Kota Medan. Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus mengembangkan berbagai inovasi digital yang didukung oleh Bank Indonesia dan Bank Aceh Syariah sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem digitalisasi daerah.

“Kehadiran kami ke Kota Medan bertujuan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi QRESTO. Inovasi ini menjadi referensi yang sangat baik bagi kami dalam pengembangan sistem digital, khususnya sebagai salah satu tolok ukur penerapan pembayaran non-tunai pada sektor restoran yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah,” ungkap Alriandi.

Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman terkait strategi implementasi digitalisasi perpajakan, mekanisme kerja sama dengan perbankan, hingga berbagai tantangan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kegiatan studi tiru tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan inovasi digital di bidang perpajakan. Bapenda Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan transformasi digital yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif.

Baca Juga:  Pemprov Sumut Pastikan Distribusi Minyakita Lancar dan Harga Mulai Stabil

Penulis

  • Rediaman Gulo

    Rediaman Gulo adalah Pemimpin Redaksi Metropublik.com yang aktif meliput isu pemerintahan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara.