Batubara – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna DPRD, menjadi ajang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 dan Nota Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Selasa (15/4).
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Safi’i, SH dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Rodial, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah, termasuk Asisten III Rusian Heri, S.Sos yang mewakili Bupati, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan kritis dan dukungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Catatan LKPJ 2024: Fokus pada Optimalisasi Pendapatan dan Sektor Ekonomi Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Jalasmar Sitinjak, menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 1 triliun atau 98,11% dari target. Meski capaian ini tergolong tinggi, fraksi menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-lembaga guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini baru mencapai Rp 186 miliar dari target Rp 202 miliar.
“Kami melihat potensi PAD, khususnya dari pajak dan retribusi daerah, masih belum tergarap maksimal. Pajak daerah baru terealisasi 89,68% dan retribusi hanya 62,96%. Ini menjadi PR besar bagi OPD terkait,” ujar Jalasmar.
Sektor pertanian juga menjadi sorotan utama. Meski menjadi tulang punggung perekonomian, realisasi anggaran di sektor ini hanya menyentuh angka 85,85%. Fraksi mendorong Dinas Pertanian agar segera berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan Badan Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat perbaikan tanggul sungai Sidalu-dalu.
Pada sektor pariwisata, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya anggaran sebesar Rp 8 miliar dengan realisasi 93,30%, namun indikator kinerja urusan pariwisata belum tercapai maksimal. Fraksi menilai perlu adanya inovasi dalam pengembangan destinasi wisata yang ada agar lebih menarik bagi wisatawan.
Sementara itu, pada sektor industri kecil dan menengah (IKM), realisasi hanya mencapai 65,83%. Fraksi meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembinaan yang diterapkan.
Dukungan Penuh untuk Ranperda PIKID
Terkait Nota Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Menurut mereka, regulasi ini akan menjadi motor penggerak investasi di Kabupaten Batu Bara jika dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel.
“Pemberian insentif harus berpijak pada produk lokal dan sektor strategis, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019,” tegas Jalasmar.
Dengan adanya Ranperda ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap investasi di Kabupaten Batu Bara akan meningkat signifikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(AP)
