Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemprov Sumut.
Pencapaian itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit LKPD Tahun Anggaran 2025 dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme.
Menurutnya, raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.
“Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby Nasution.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan pembenahan internal sekaligus membuka ruang pengawasan dan masukan dari berbagai pihak.
“Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, tanggung jawab, dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat asas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap memperoleh opini terbaik yang telah menjadi budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Bobby juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance melalui prinsip transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Komitmen tersebut dijalankan melalui semangat kolaborasi Sumut Berkah guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, Nelson Ambarita, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumut mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara Pemprov Sumut, DPRD Sumut, dan BPK RI dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.
Nelson juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut, di antaranya terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta beberapa catatan administrasi lainnya.
“Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Kami juga mengapresiasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI yang telah mencapai 78,9 persen. Untuk opini WTP ke-12 ini, kami ucapkan selamat,” ujar Nelson.
Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
