Medan – Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima melalui program Universal Health Coverage (UHC) Premium, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, tidak hanya di puskesmas tetapi juga di klinik-klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas saja. Perlu ada pemerataan dengan memberdayakan klinik-klinik mitra BPJS Kesehatan,” ujar Anggota DPRD Medan, Roma Uli Silalahi SST MKM, Rabu (18/6/2025).
Hal itu, lanjut Roma, juga telah disampaikan Fraksi Hanura–PKB dalam rapat paripurna pemandangan umum terhadap penjelasan Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar pada Senin (16/6/2025).
Menurutnya, Pemko Medan perlu lebih fokus dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam mengimplementasikan program UHC Premium secara menyeluruh. “Pemerataan layanan mulai dari Posyandu, Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit sangat penting untuk menjamin keadilan akses pelayanan bagi seluruh warga,” jelas politisi PKB tersebut.
Roma juga mengingatkan adanya regulasi yang telah mengatur sistem kesehatan di Kota Medan, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Ia menilai peraturan tersebut harus benar-benar dijalankan secara konsisten.
Sebagai seorang tenaga kesehatan yang juga berprofesi sebagai bidan, Roma menegaskan bahwa pemberdayaan klinik sangat strategis dalam mendukung sistem pelayanan yang adil dan bermutu, terutama dalam aspek perawatan dan pengobatan dasar yang lebih cepat dan efisien.
Ia menyoroti tantangan terkait keterbatasan jumlah tempat tidur di klinik yang bermitra dengan BPJS. “Saat ini, klinik yang bekerja sama dengan BPJS hanya diperbolehkan memiliki maksimal 10 tempat tidur. Ini sangat disayangkan, padahal rumah sakit sering kali memulangkan pasien dengan alasan kamar penuh,” ungkapnya.
Roma menilai bahwa penanganan pasien di klinik jauh lebih efisien dari sisi anggaran dibanding rumah sakit. Karena itu, ia mendesak Pemko Medan agar memberi perhatian lebih dan menjelaskan kebijakan pembatasan fasilitas di klinik mitra BPJS tersebut.
“Kami minta penjelasan dari Wali Kota Medan. Jika klinik bisa dimaksimalkan, maka akan sangat membantu sistem layanan kesehatan di kota ini,” tegas Roma Uli.
