Medan – Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa capaian tersebut bukan satu-satunya indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede SE MM, selaku juru bicara fraksi dalam penyampaian pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnaen dan dihadiri para anggota DPRD, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, serta difasilitasi Plt Sekretaris DPRD Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.
Menurut Salomo, opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.
“Kami mengapresiasi capaian opini WTP tersebut. Namun, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari opini laporan keuangan, melainkan bagaimana APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Salomo.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah. Untuk itu, Pemko Medan diminta menjelaskan langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta potensi pendapatan lainnya yang dinilai belum optimal.
Selain itu, Salomo menilai tingginya realisasi belanja daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, masyarakat masih banyak mengeluhkan berbagai persoalan mendasar, mulai dari jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, banjir yang terus berulang, persoalan persampahan, hingga pelayanan publik yang belum maksimal.
“Kami mempertanyakan mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak, padahal anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa saja yang memiliki realisasi anggaran tinggi tetapi belum memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Kami meminta penjelasan saudara Wali Kota,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menilai perlunya evaluasi yang lebih tegas terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Salomo, penilaian terhadap pimpinan OPD seharusnya tidak hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, tetapi juga harus mengacu pada capaian dan dampak nyata program kepada masyarakat.
“Evaluasi terhadap pimpinan OPD harus berdasarkan hasil kerja nyata, bukan semata-mata penyerapan anggaran,” katanya.
Secara khusus, Fraksi Gerindra menyoroti kinerja sejumlah OPD yang hingga kini masih banyak menerima keluhan masyarakat, di antaranya Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan terkait penanganan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan tahunan di Kota Medan.
“Kami ingin mengetahui berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan dan bagaimana langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh,” pungkas Salomo.
