Medan – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Muslim, menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak siap menghadapi bencana banjir yang melanda 19 kecamatan pada 27 November 2025. Ia menegaskan bahwa lambatnya kebijakan Pemko membuat perangkat kerja tidak dapat bergerak cepat untuk membantu masyarakat terdampak.
Dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025), Muslim menyebut Pemko Medan “terkesan lambat” dalam menyediakan kebutuhan mendesak bagi warga yang terdampak banjir.
“Pemko Medan terkesan lambat dalam memberikan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir,” ujarnya.
Banyak Lokasi Pengungsian Tanpa Dapur Umum
Muslim mencontohkan kondisi di Kecamatan Medan Marelan, di mana banyak titik pengungsian tidak memiliki dapur umum. Menurutnya, Pemko Medan seharusnya sejak awal menginstruksikan camat, lurah, hingga kepala lingkungan untuk menyiapkan dapur umum di setiap lokasi pengungsian.
“Kalau hanya menunggu datangnya makanan itu jelas sangat lambat, sementara warga yang terdampak banjir sudah kelaparan,” tegas Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan itu.
Ia menjelaskan, curah hujan ekstrem sudah diperingatkan oleh BMKG sejak sebelumnya, sehingga Pemko seharusnya melakukan antisipasi lebih awal.
Akses Terputus, Warga Terisolasi Tanpa Makanan dan Air Bersih
Muslim menyoroti kondisi warga yang semakin terpuruk akibat akses menuju pengungsian terputus.
“Kalau ada dapur umum tentu masyarakat tidak menunggu-nunggu lagi. Itu yang saya maksud. Ketersediaan dapur umum itu harus dipersiapkan sejak awal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemko Medan seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan cepat tanpa terhambat mekanisme birokrasi yang kaku. Terlebih lagi, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) memang dialokasikan khusus untuk penanganan darurat seperti banjir.
“Bayangkan sengsaranya warga, khususnya di Medan Utara. Sulit mendapatkan makanan, tiga hari listrik padam, tiga hari tidak ada air bersih, akses telepon dan internet pun tidak ada,” cetusnya.
Pelayanan Kesehatan Pasca Banjir Dinilai Lemah
Selain penanganan awal yang lambat, Muslim juga menyoroti lemahnya layanan kesehatan pasca banjir. Ia menyebut banyak warga mengalami sakit akibat banjir, namun belum mendapatkan perhatian maksimal.
“Pemko Medan jangan berpikir air surut berarti masalah selesai. Tidak seperti itu. Penanganan pasca banjir jauh lebih detail,” pungkasnya. (Rendi)
