Jakarta – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak bencana banjir dan longsor tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari keputusan pemerintah pusat terkait pengembalian TKD tahun 2026 bagi daerah terdampak bencana.
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian menjelaskan, besaran pengembalian dana disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diberlakukan di masing-masing daerah.
Menurut Tito, saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumut mengalami pemotongan anggaran terbesar yakni mencapai Rp6 triliun. Sementara Provinsi Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” ujar Tito Karnavian usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution bersama sejumlah pejabat kementerian dan pimpinan DPR RI.
Selain menerima pengembalian TKD terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan nilai hibah terbesar untuk membantu daerah terdampak banjir dan longsor. Total dana hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan anggaran.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak,” kata Tito.
Ia menyebutkan, dibandingkan Sumut, Provinsi Sumatera Barat hanya mengalokasikan hibah sebesar Rp24 miliar. Saat ini masih terdapat 11 kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengungkapkan bahwa sebanyak 3.084 sekolah yang rusak akibat bencana akan segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah terdampak.
“3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” jelasnya.
Sementara terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mulai mengerjakan huntap di atas lahan milik masyarakat. Namun pembangunan huntap komunal masih menghadapi kendala penyediaan lahan aman dari potensi bencana.
“Untuk huntap komunal, beberapa daerah masih dalam proses penyediaan lahan karena harus jauh dari lokasi rawan bencana,” terangnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran kementerian terkait.
