Batu Bara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/4).
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Syafrizal SE, MAP yang mewakili Bupati Batu Bara, serta OPD dan Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, SH memimpin langsung jalannya sidang. Dalam laporannya, Pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan serta RSUD Batu Bara.
“Rekomendasi yang kami sampaikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik ke depan,” ujar salah satu juru bicara Pansus dalam penyampaiannya.
Pansus menyoroti rendahnya keaktifan masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk itu, dinas terkait diminta lebih proaktif berkomunikasi dengan pihak BPJS agar skema Jaminan Kesehatan UHC non cut-off dapat diberlakukan kembali. Selain itu, Dinas Kesehatan juga diminta memvalidasi data NIK melalui posko dan sosialisasi di desa-desa agar pemutakhiran data berjalan optimal.
Tak hanya itu, tunggakan BPJS mandiri yang menjadi kendala pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian. Pansus menyarankan upaya moratorium kepada BPJS serta pendampingan keluarga pasien yang mengalami hambatan layanan akibat tunggakan.
Dinas juga diimbau menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui CSR untuk penanggulangan stunting yang masih menjadi masalah krusial di Batu Bara.
Rekomendasi berikutnya ditujukan kepada RSUD OK Arya Zulkarnain. Pansus menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan medis dengan pendekatan service excellent. Seluruh tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga pendukung, didorong untuk bekerja dengan penuh kepedulian dan profesionalisme.
“Dokter harus hadir tepat waktu dan memberikan pelayanan optimal. Pasien datang dengan harapan sembuh, jangan sampai justru kecewa karena pelayanan buruk,” tegas juru bicara Pansus.
Selain itu, RSUD juga diminta memastikan ketersediaan obat-obatan darurat seperti anti rabies dan anti bisa ular, demi menghindari keterlambatan penanganan kasus-kasus kritis. (AP)
