Medan – Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, kualitas pelayanan publik, penanggulangan banjir, serta normalisasi sungai kembali mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 5, yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).
Rapat Paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. Sidang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, seluruh anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Daerah, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta para camat se-Kota Medan.
Dalam laporan reses yang disampaikan perwakilan dari masing-masing daerah pemilihan, terungkap bahwa permasalahan infrastruktur masih menjadi keluhan dominan masyarakat. Aspirasi tersebut meliputi perbaikan drainase, pengaspalan jalan rusak, hingga penerangan jalan umum yang dinilai minim dan berpotensi menimbulkan kerawanan tindak kriminal pada malam hari.
Selain infrastruktur, persoalan banjir juga menjadi keluhan utama, terutama di wilayah Medan Utara. DPRD Kota Medan mendorong agar OPD terkait segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sejumlah sungai di Kota Medan guna mengantisipasi luapan air ke permukiman warga saat intensitas hujan tinggi.
Keluhan masyarakat lainnya juga menyentuh kualitas pelayanan publik, khususnya pada OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masalah bantuan sosial yang dinilai belum merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran, persoalan keamanan lingkungan, maraknya penyalahgunaan narkoba, hingga praktik premanisme turut menjadi perhatian serius yang disampaikan dalam forum resmi tersebut.
Perwakilan Dapil I, Dr. Dra. Lily, dalam laporannya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat hasil reses di lapangan. Di antaranya, warga meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung yang kerap menimbulkan genangan air, serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna jalan. Warga Cinta Damai Helvetia juga mengeluhkan drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga kawasan tersebut selalu dilanda banjir saat hujan.
Selain itu, masyarakat meminta agar lumpur sisa banjir segera diangkut dan dibersihkan. Warga juga menyoroti banyaknya lampu jalan yang mati total dan meminta agar segera diperbaiki karena dinilai rawan tindak kriminal. Permintaan lain mencakup penyediaan bak sampah, pendataan ulang penerima bantuan PKH dan bantuan lansia agar tepat sasaran, kemudahan akses BPJS Kesehatan, ketegasan pelayanan rumah sakit, serta kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Sementara itu, laporan reses Dapil II yang dibacakan Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menekankan pentingnya normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera. Ia mengingatkan bahwa normalisasi terakhir dilakukan pada tahun 2000, sehingga sudah sangat mendesak untuk kembali dilaksanakan. Menurutnya, upaya penanggulangan banjir di Kota Medan tidak akan optimal tanpa adanya normalisasi sungai secara menyeluruh. Ia juga meminta agar alokasi 35 persen APBD untuk wilayah Medan Utara segera direalisasikan mengingat tingginya kerentanan banjir di kawasan tersebut.
Dari Dapil III, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan perbaikan jalan rusak. Selain itu, masyarakat juga meminta bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa serta fasilitas penunjang sekolah, seperti kipas angin di ruang kelas, mengingat kondisi belajar yang kurang nyaman. Permintaan penurunan harga sembako dan bantuan modal usaha bagi masyarakat kecil juga menjadi aspirasi yang disampaikan.
Aspirasi serupa turut disampaikan oleh perwakilan Dapil IV dan V, yang pada prinsipnya menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi lintas lembaga merupakan kunci utama dalam menyukseskan pembangunan dan penanganan bencana di Kota Medan. Ia menilai hasil reses DPRD sebagai pedoman strategis yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Rico Waas juga mengapresiasi pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Medan sebagai wujud tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, dengan dukungan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas turut menyinggung musibah bencana yang sempat melanda sejumlah wilayah di Kota Medan. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons cepat terhadap bencana, sejalan dengan semangat “Medan untuk Semua dan Semua untuk Medan”.
