Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota Medan saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (1/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike ini turut dihadiri jajaran Pemko Medan, di antaranya Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Kadis Perkimcikataru John Ester Lase.
Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus memaparkan kompleksitas Kota Medan sebagai kota besar di wilayah barat Indonesia. Dengan luas sekitar 265 km² dan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari serta meningkat hingga 4 juta jiwa pada siang hari, persoalan sampah menjadi tantangan serius.
Produksi sampah di Kota Medan saat ini berkisar antara 1.300 hingga 1.500 ton per hari. Bahkan saat terjadi bencana seperti banjir, jumlah tersebut dapat melonjak hingga 3.000 ton, bahkan pernah mencapai 7.000 ton dalam sehari.
“Ini menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani secara serius dan berkelanjutan,” ujar Rico.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Medan saat ini hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir, yakni TPA Terjun, dengan luas sekitar 14 hektare. Dari total tersebut, hanya tersisa sekitar 2 hingga 3 hektare yang belum terisi, sementara timbunan sampah telah mencapai sekitar 600.000 ton.
“Jika tidak segera diatasi, diperkirakan pada 2029 TPA Terjun akan mengalami overload, dan ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemko Medan terus mendorong gerakan kebersihan berbasis masyarakat melalui program gotong royong seperti “Sapa Warga” setiap Minggu dan “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel dari 21 kecamatan untuk menangani titik-titik sampah kritis.
Selain itu, Kota Medan juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kami sudah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah sekaligus pembangkit listrik, dan nantinya energi yang dihasilkan akan dijual ke PLN,” ungkapnya.
Namun, Rico mengakui bahwa pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan biaya besar. Berdasarkan studi banding, pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) bisa mencapai Rp1,7 triliun.
“Dengan APBD sekitar Rp7 triliun, tentu ini berat jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Yuke Yurike menyampaikan bahwa persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di DKI Jakarta, meskipun didukung anggaran yang besar.
“Dengan anggaran besar pun, persoalan sampah masih menjadi darurat. Bahkan kejadian longsor di tempat pengolahan sampah yang menelan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari pengurangan di hulu hingga pengolahan di hilir. Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
“Ini yang terus kami dorong melalui regulasi dan sosialisasi,” katanya.
Yuke berharap kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama dalam mengatasi persoalan sampah di daerah masing-masing.
Rico Waas pun menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan.
“Komunikasi dan kolaborasi antar daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sangat penting. Tujuan kita sama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
