Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan tujuh catatan penting terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan dan penurunan performa pendapatan daerah.
Catatan ini disampaikan oleh Zulham Efendi, S.Pd.I, MI, juru bicara FPKS, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap LPj APBD 2024 di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
1. SiLPA Menggelembung
FPKS menyoroti Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp105,25 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp68,68 miliar.
“Kami mempertanyakan apa penyebab lonjakan ini dan bagaimana dampaknya terhadap proyeksi keuangan ke depan?” ujar Zulham.
2. Belanja Tak Terduga Naik Drastis
Belanja Tak Terduga tahun 2024 tercatat Rp5,32 miliar, melonjak signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp116 juta. FPKS meminta penjelasan rinci atas penggunaan anggaran tersebut.
3. Pajak Restoran Turun Tajam
Meski realisasi pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp111,8 miliar melebihi target, namun angka ini justru anjlok dari Rp357,4 miliar di tahun 2023. FPKS mempertanyakan penyebab penurunan tajam dan jumlah wajib pajak restoran di dua tahun terakhir.
4. Retribusi Sampah Gagal Capai Target
Realisasi retribusi pelayanan kebersihan hanya Rp25,16 miliar dari target Rp48,92 miliar. FPKS menduga adanya kebocoran pendapatan menyusul dugaan penyelewengan dana oleh oknum kecamatan.
“Kami mendesak langkah konkret Pemko untuk menutup kebocoran PAD dari sektor kebersihan,” tegas Zulham.
5. Pendapatan Parkir Menurun
Pendapatan dari parkir tepi jalan hanya Rp19,11 miliar, jauh dari realisasi 2023 sebesar Rp24,88 miliar. FPKS mempertanyakan efektivitas program e-parking dan parkir berlangganan yang diterapkan Pemko Medan.
6. Pendapatan BLUD Anjlok
Pendapatan BLUD tahun 2024 hanya Rp27,21 miliar, turun drastis dari Rp79,74 miliar di 2023. Fraksi meminta penjelasan strategi peningkatan pendapatan BLUD tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
7. Penurunan Anggaran Infrastruktur
Realisasi belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan hanya 83,47% dari anggaran. Nilainya juga turun drastis dari Rp683,5 miliar (2023) menjadi Rp423,16 miliar (2024).
Sorotan Tambahan: Performa PUD Dinilai Buruk
FPKS juga mempertanyakan kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai minim bahkan menjadi beban anggaran.
