Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumut juga menyatakan siap memberikan dukungan anggaran guna memastikan penanganan narkoba dapat dilakukan secara lebih serius dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan pentingnya langkah bersama yang lebih terfokus untuk menekan peredaran narkoba, terutama pada daerah-daerah yang selama ini menjadi pintu masuk dan pusat peredaran narkotika.
“Saya ingin adanya kolaborasi yang kuat dalam penuntasan narkoba. Kita perlu melakukan intervensi secara terpusat, khususnya di daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby.
Menurutnya, ancaman narkoba saat ini semakin mengkhawatirkan karena telah menyasar generasi muda dengan akses yang semakin mudah dan harga yang relatif terjangkau. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam masa depan masyarakat Sumatera Utara apabila tidak ditangani secara serius.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut akan memperbanyak kegiatan positif di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang tergolong rawan peredaran narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkoba juga akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penanganan narkoba, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut. Karena itu, ia meminta BNNP menyusun program-program konkret yang dapat didukung oleh pemerintah daerah.
“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia.
“Dari sekitar 15 juta penduduk Sumut, terdapat sekitar 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Penyebarannya kini tidak hanya di perkotaan, tetapi sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.
Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi oleh posisi geografis wilayah yang menjadi salah satu jalur strategis masuknya narkotika. Selain itu, sejumlah wilayah di bagian selatan Sumut juga masih menjadi titik rawan penyelundupan.
Menurut Tatar, pada tahun 2025 mayoritas pengguna narkoba berasal dari kelompok usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun belakangan, tren penyalahgunaan narkoba mulai mengkhawatirkan karena menyasar kalangan anak usia sekolah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus melakukan pengawasan dan penindakan di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan yang mulai terpapar peredaran narkoba. Upaya tersebut, menurutnya, telah menunjukkan hasil dengan adanya penurunan peredaran di beberapa daerah.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dan sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap audiensi ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi nyata antara BNNP dan Pemprov Sumut untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba,” pungkasnya. (Rendi)
