Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa, terutama dalam menghadapi ancaman banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution usai membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6/2026).
“Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Bila kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana, kita harus bisa paling tidak menyelamatkan jiwa,” ujar Bobby Nasution.
Menurut Bobby, pengalaman berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara, termasuk banjir dan longsor pada akhir tahun 2025, menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat.
Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan respons cepat saat terjadi bencana di wilayahnya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdampak banjir dan longsor pada akhir tahun 2025.
Meski lebih dari setengah wilayah desa mengalami kerusakan akibat bencana, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut Bobby, keberhasilan itu tidak terlepas dari kesiapsiagaan aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan kebencanaan.
“Lebih setengah daerah mereka dihantam banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Saat saya tanya kepala desanya, ternyata pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkan ilmunya saat terjadi bencana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan bahwa penanganan kedaruratan bencana memerlukan kolaborasi berbagai pihak karena keterbatasan jumlah personel yang dimiliki Basarnas.
Menurutnya, saat ini Basarnas memiliki sekitar 6.500 personel, sementara kebutuhan ideal untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia mencapai 29.000 personel.
“Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu kami terus bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perangkat desa menjadi ujung tombak dalam kondisi darurat di lapangan,” ujar Mohammad Syafii.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi saat terjadi bencana, sehingga dapat meminimalkan risiko korban jiwa.
Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Pusat Pelatihan SDM Basarnas Anggit Mulyo Santoso, Sultan Deli XIV Tuanku Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, perwakilan bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, organisasi perangkat daerah terkait, serta jajaran Basarnas RI.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kapasitas desa dalam menghadapi bencana semakin meningkat sehingga keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin ketika terjadi kondisi darurat.
